Pemakan Uang Rakyat


Kenaikan gaji pejabat dianggap sebagai bentuk pemborosan di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas. Hal ini dinilai sangat tidak adil bagi rakyat.
Ini jelas pemborosan oleh penguasa. Tidak fair, alokasi anggaran makin besar bagi aparatur, sedangkan bagi rakyat semakin kecil. Ini masalah keadilan anggaran.

Para pejabat negara yang sudah menerima fasilitas mewah tidak pantas menerima kenaikan gaji yang cukup besar sekitar 20 % , ditengah-tengah penderitaan rakyat kecil yang penuh dengan kemiskinan . Bahkan para pengamat menyatakan kenaikan gaji pejabat Negara akan menyakiti hati rakyat . Tidak kurang dari mantan Ketua MPR Amien Rais , Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia , juga pengamat UI Arbi Sanit dan Maswardi Rauf menentang kenaikan gaji pejabat negara . Tetapi Menko Perekonomian Hatta Rajasa tentu saja mendukung kenaikan gaji pejabat Negara tersebut karena berada didalam lingkar Kabinet . Sebenarnya kenaikan gaji adalah kebutuhan yang wajar , seperti juga karyawan atau pekerja memerlukan kenaikan gaji atau upah . Apalagi kenaikan gaji seorang Presiden yang memiliki tanggung jawab luar biasa mensejahterakan lebih dari 200 juta penduduk . Tetapi persoalannya , tepatkan waktu untuk menaikkan gaji dan apakah kenaikan gaji pejabat Negara yang mendapat berbagai fasilitas merupakan prioritas ? . Apa sebenarnya tujuan dari kenaikan gaji pejabat Negara ?. Menurut anggota DPR dari Partai Demokrat Achsanul Qaosasi kenaikan gaji pejabat negara itu untuk mengurangi Korupsi (Korupsi itu tergantung dari watak & Iman akan takut sama Tuhan, padahal kalau diperhatikan gaji pejabat sekarang termasuk lumayan tinggi, karena disitu juga mendapat tunjangan & fasilitas lain, bukan menyangkut korupsi itu namanya , tapi” RAKUS ” , kita hidup itu dibumi ini harus mensyukuri hasil jerih payah yang kita peroleh) . Sebenarnya keinginan menaikkan gaji pejabat Negara sudah lama muncul kepermukaan , sebab dinilai masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pejabat negara di negara lain seperti di Malaysia dan Singapura .
(Kinerja aja belum membuahkan hasil, sudah mau naik gaji, Ibaratnya kalau diperusahaan kalau karyawan belum mendapatkan hasil yang terbaik bagi perusahaannya jangan harap untuk naik gaji)

Di Indonesia seorang Presiden memperoleh gaji US$ 74.997 setahun atau rata-rata Rp 62.497.800 per bulan . Bandingkan dengan gaji Presiden Obama di USA yang mencapai US$ Rp 400.000 per tahun atau sekitar Rp 4 milyar . Wakil Presiden RI memperoleh gaji Rp 42,1 juta sebulan , Ketua KPK Rp 36 juta ,Ketua DPR Rp 30,9 juta , Ketua MA – Ketua MK rata-rata Rp 24,3 juta dan pejabat tinggi lainnya seperti Menteri , Jaksa Agung , Panglima TNI dll menteri memperoleh gaji setiap bulan Rp 19 juta .

Mari dibandingkan gaji Pejabat Negara mulai dari Presiden sampai ke tingkat Menteri ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji Gubernur Bank Indonesia , Deputy Gubernur dan sejumlah Direktur Utama BUMN . Sebagai gambaran Gaji Gubernur BI Rp 144 juta per bulan , Deputy Gubenrur BI Rp 121 juta per bulan , dan gaji Direktur Utama BRI mencapai Rp 200 juta lebih per bulan .

Dibandingkan dengan gaji Presiden dan Wakil Presiden maka gaju Gubernur BI , Deputy Gubernur BI dan Dirut BRI jauh lebih tinggi atau dua kali

Yang mencolok adalah perbedaan gaji Menteri BUMN yang membawahi Dirut BUMN gajinya hanya Rp 19 juta dibandingkan dengan bawahannya Dirut BRI yang mencapai Rp 200 juta .gaji Presiden .

Ketimpangan tersebut sudah lama terjadi dan terasa kurang etis , namun semuanya sudah berlangsung . Mengapa gaji Gubernur BI lebih tinggi dari gaji Presiden ?. Sebab UU BI menentukan bahwa Dewan Gubernur Bank Indonesia menentukan sendiri gaji Gubernur dan Deputy Gubernur .

Ketimpangan tersebut menurut para pengamat bukanlah alasan untuk setiap tahun menaikkan gaji Pejabat Negara agar seimbang dengan gaji bawahannya para Dirut BUMN dan Gubernur BI , walaupun tanggung jawab seorang Presiden jauh lebih berat dibandingkan seorang Dirut BRI . Oleh karena itu mungkin diperlkukan revisi ketentuan tentang Gaji Gubernur BI melalui UU dan Gaji Dirut BUMN melalui peraturan Menteri .

Para pengamat melihat perbaikan penghasilan atau Gaji Pejabat Negara tidak pantas disaat kemiskinan masih menyelimuti puluhan juta rakyat Indonesia . Amin Rais mantan Ketua MPR seperti dikutip detik.com merasa heran mengapa kenaikan gaji pejabat Negara yang menjadi salah satu prioritas ? . Padahal pejabat Negara telah bergelimang dengan fasilitas serba merah secara gratis , seperti Mobil mahal , fasilitas telepon gratis , gas dan listrik gratis . Jika dengan fasilitas mewah itu masih mau kenaikan gaji , menurut Amien Rais itu kelewatan sebab akan menyakiti hati rakyat .Fasilitas terbaru untuk pejabat Negara adalah Mobil Toyota Crown Saloon 3000 yang harganya diatas Rp 1 milyar per unit.(Apakah Masih Kurang Puas dengan fasilitas mewah tersebut, yang semuanya berasal dari sumbangan wajib rakyat berupa pajak yang dipotong dari hasil penghasilannya, belum tentu rakyat yang memiliki pekerjaan ini gajinya tinggi, mereka hanya mendapat standar sesuai UMR bahkan ada yang masih dibawah UMR). Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang baru, bahkan lambat laun akan tercipta klaster kaya & Miskin akan ketara.

Didalam sejumlah referensi disebutkan bahwa memang gaji menteri yang terdapat didalam daftar Gaji Rp 19 juta , tetapi dengan berbagai fasilitas , honorarium dan dana Taktis maka menteri membawa pulang tidak kurang Rp 150 juta per bulan . Demikian pula dengan Pejabat Negara lainnya .Hatta Rajasa mengakui selain Gaji ada honorarium yang syah . Nah dengan kenaikan gaji itu kata Hatta Rajasa diinginkan agar tidak ada lagi honorarium.

Kenaikan gaji pejabat tidak sepantasnya dilakukan. Mengingat kenaikan gaji tersebut tidak diiringi dengan kenaikan dan perbaikan kinerja pemerintah dan DPR.

“Yang jadi masalah adalah mereka sudah minta fasilitas dan naik gaji, tapi tidak ada perbaikan kinerja,” tuturnya.

Program pemerintahan 100 hari yang dikritik banyak pihak hanya menjadi rutinitas pemerintah saja. Beberapa program yang diklaim telah tercapai oleh pemerintah, dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Program 100 hari untuk rutin-rutin saja. Keberhasilan itu kan untuk pelaksanaan, tujuannya apa, apakah untuk keadilan masyarakat? Tidak ada saya rasa, sangat minim untuk rakyat.
Sangat sulit untuk mendukung kenaikan gaji pejabat. Pemerintah seharusnya melakukan efisiensi anggaran daripada pemborosan dengan adanya kenaikan gaji.

Bagaimana mau setuju dalam kondisi keuangan negara yang terbatas. Pemerintah seharusnya melakukan efisiensi bukannya malah pemborosan.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi, gaji pejabat akan mengalami kenaikan sekitar 10-20 persen bergantung pada instansinya. Kenaikan dilakukan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan produktivitas.

Dalam kesempatan lain Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kenaikan gaji pejabat eksekutif menyengsarakan masyarakat kecil. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Yuna Farhan, mengutarakan alasannya, ”Alokasi kenaikan gaji mengambil dari jatah belanja subsidi dan modal. Kenaikan gaji pejabat mengorbankan anggaran bagi rakyat miskin. Pejabat berfoya-foya di atas kesengsaraan orang miskin.”

Pemerintah mengalokasikan kenaikan dari belanja pegawai sebesar Rp133,7 triliun menjadi Rp160,3 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz, mengatakan lembaga legislatif hanya menyetujui kenaikan belanja pegawai hingga Rp158 triliun. Kenaikan itu mengakibatkan belanja pegawai mendominasi APBN 2010, sebuah fenomena yang dipandang baru oleh Fitra karena selama ini dominasi belanja APBN cenderung jatuh pada belanja barang dan modal.

Belanja pegawai di tahun anggaran 2010 senilai Rp158 triliun juga mengalahkan anggaran subsidi sebesar Rp157 triliun. Ibaratnya, ujar Yuna, pekerjaannya menurun (dari komponen belanja barang dan modal) tetapi ongkos tukangnya (belanja pegawai) naik terus.

Di sinilah ironinya. Kenaikan gaji pejabat dan PNS mengakibatkan pemerintah mengalokasikan belanja subsidi dan modal ke pos belanja pegawai. Padahal tanpa subsidi masyarakat kecil tidak terlindungi dampak kenaikan harga yang karena kenaikan gaji PNS.

Subsidi yang dimaksud juga bukan di bidang energi. Subsidi non energi berupa penghapusan obat generik yang anggarannya dulu senilai Rp 350 miliar. Juga subsidi pupuk dan benih senilai hampir Rp4 triliun bagi petani, dan subsidi pangan Rp1,5 triliun. Termasuk pengurangan belanja bantuan sosial, yang didalamnya terdapat BOS, Jamkesmas, PKH, dan PNPM yang dikurangi Rp8,3 triliun.

Maka, ketika jajaran pegawai eksekutif terlindungi dari inflasi yang menjadi alasan kenaikan gaji, masyarakat kecil justru kian menderita setelah obat murah dan subsidi pupuk juga benih ditiadakan. Ketika perbaikan ekonomi belum menggapai kesejahteraan di segala lini. Kami berharap pemerintah justru menaikkan belanja subsidi. Tujuannya sebagai pelindung sosial (//social buffer//) bagi rakyat kecil.

‘Pejabat harus tahu diri. Menilik dari laporan kekayaan penyelenggara negara (LKPN) kecenderungan pendapatan pejabat publik juga meningkat tiap tahun. Terlebih sebagian dari pejabat publik itu memiliki sumber penghasilan dari tempat lain. Kenapa masih harus mengeruk uang rakyat ?

*Nb : Sebenarnya pada awalnya saya sendiri sangat dan teramat sangat MUAK dengan yang namanya politik di Indonesia. Membenci dunia politik busuk di negeri ini bukan tanpa sebuah alasan. Dunia politik di Indonesia pada FAKTAnya masih terlalu jauh dari harapan, peran mereka para politikus yang menyerukan kata pengabdian hanya sebatas masih bermotiv KARENA UANG dan JABATAN, Bukan berdasar atas PENGABDIAN seperti yang mereka lontarkan.

~ oleh 12puby pada 24 Juli 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: